Tujuh puluh ribu tahun telah berlalu. Pelabuhan tua Tuban masih aktif beroperasi dengan perahu dan kapal-kapal hilir-mudik berlabuh. Kapal bermuatan penuh rempah-rempah berdatangan dari kepulauan Maluku dan cendana dari Nusa Tenggara. Gerobak-gerobak beroda kayu dan jeruji mengangkut gula, garam, beras, kulit binatang hutan, minyak kepala, minyak tanah serta minyak nabati lainnya dari wilayah hinterland (pedalaman).

Pasar pelabuhan Tuban pun semarak dengan aktivitas ekonomi. Suatu pemandangan yang lazim terjadi di bandar pelabuhan kota Tuban yang berbentuk menyerupai sepotong balok dengan rimbun pepohonan dan taman-taman. Kampung-kampung semakin mengikis pohon-pohon hutan. Galangan kapal berhimpitan dengan barisan perbukitan kapur Kendeng. Dermaga kokoh dengan nuasa alam yang indah berpadu mesra bersama laut dalam dengan karang-karang yang menjorok (Pramoedya Ananta Toer, Arus Balik : 32-33).

Kota Tuban dikelilingi tembok bata yang terbuat dari bata yang dibakar dan sisanya bata yang dikeringkan dengan sinar matahari. Tembok bata berlubang ukuran kecil dan besar dengan ketebalan dua jengkal sedangkan tingginya 15 kaki. Terdapat pohon kecil berduri tepat di luar tembok lalu hambatan danau. Sepanjang tembok dilengkapi mimbar kayu tinggi. Serangkaian pagar bata itu jaraknya sengaja dirancang sejauh tembakan busur panah dan meriam.[1] Deskripsi Tome Pires menunjukkan pelabuhan Tuban didesain sempurna untuk pertahanan dari serangan musuh (Tome Pires, Suma Oriental : 264-265). Apalagi pertahanan pelabuhan Tuban berhasil memanfaatkan kondisi geografis seperti kedalaman laut, air surut dan ombak pemecah.

Penduduk Tuban berjumlah kurang lebih 1000 jiwa dan bermukim di dataran lapang. Kaum elit memiliki rumah bata dilengkapi pintu. Mata air segar dan manis dapat dijumpai ketika air laut surut, muncul lubang lumpur sedalam pinggang orang dewasa. Selama paruh pertama abad ke-16, Tuban sebagai pelabuhan utama yang menikmati limpahan berkah pelayaran dan perniagaan. Adipati Tuban mengalokasikan sebagian besar penghasilan pajak untuk merekrut tentara.

Penguasa Tuban selalu berupaya mempertahankan kota dan bergantung sepenuhnya pada penghasilan pelabuhan. Secara umum, bila penghasilan pelabuhan merosot maka dampaknya akan mempengaruhi seluruh segi kehidupan. Oleh karena itu, kemunduran Tuban  pasti bermula dari faktor internal yang menjalar ke segala lini lalu kerapuhan tersebut akan dengan segera musnah karena bantuan faktor eksternal (baca juga artikel menarik selanjutnya Mengubur Aliansi Maritim: Ekspansi Mataram ke Jawa Timur).

Sejak tahun 1293, desa Prunggahan Kulon kecamatan Semanding, Tuban merupakan pelabuhan dengan basis armada laut yang kuat. Kota pelabuhan ini berada di utara pulau Jawa dengan penduduk Cina yang cukup banyak. Pelabuhan Tuban merupakan pintu gerbang bagi armada laut Majapahit. Sisa tentara Tartar Mongol kembali ke Tiongkok melalui pelabuhan Tuban sehingga keberadaannya di anggap sangat penting. Namun, sekitar abad ke-15 dan 16 fungsi Tuban mengendur sebagai pelabuhan utama. Kapal-kapal dagang berukuran sedang dan besar sudah tidak dapat lagi membuang jangkar yang cukup jauh dari garis pantai karena pendangkalan oleh endapan lumpur.

Hal demikian menunjukkan kelalaian dari pengelolah pelabuhan Tuban yang terlambat menyadari potensi buruk dari endapan lumpur. Petugas pelabuhan bertanggung jawab secara penuh atas permasalahan yang berlarut-larut ini. Dapat dimengerti bahwa kualitas tenaga kerja pelabuhan Tuban mengalami kemerosotan.  Seiring berjalannya waktu, peran pelabuhan Tuban sebagai pelabuhan transit utama di Jawa Timur beralih ke pelabuhan Gresik (Dea Edhie, Sepuluh Kerajaan Besar Islam Nusantara : 80-90).

 

Baca juga : Tahta dan Tragedi : Kisah Suram Leluhur Muslim Rohingya di Tanah Rakhine

Baca juga : Siapa Sebenarnya Rohingya?

 

Prasasti Trowulan menjelaskan kebijakan pembebasan pajak di pelabuhan-pelabuhan di Jawa bagi penduduk Jawa. Menurut kitab Negarakertagama, istilah palawang merujuk pada pengertian pajak yang dikenakan kepada pedagang asing.[2] Karena penuturan palawang tidak tertulis secara spesifik maka setiap pelabuhan dapat menentukan tarif palawang sesuai dengan kehendaknya sendiri. Alhasil, adanya palawang berdampak pada harga jual perdagangan yang semakin mahal sehingga pemerintah Majapahit menghapus palawang dengan harapan lain mampu memikat pedagang asing untuk berkunjung.

Adapun pajak-pajak lainnya yang merupakan pungutan liar petugas penarik pajak juga di upayakan pemberantasannya melalui pelarangan petugas penarik pajak untuk bekerja di lapangan. Usaha menghindari kongkalikong petugas penarik pajak dengan nahkoda kapal dan juga pemungutan pajak tonase barang yang berlebihan tercermin pada diberlakukannya petugas khusus untuk menanganinya.

Pelabuhan Tuban masa pemerintahan Majapahit berpenghasilan dari bea masuk dan pajak penjualan. Akan tetapi, setelah runtuhnya Majapahit pelabuhan Tuban menjadi milik penguasa independen yang menetapkan peraturan pajak yang semakin beragam sehingga minat pedagang berkunjung berkurang. Karena penguasa Tuban banyak memposisikan orang Cina sebagai petugas-petugas pelabuhan Tuban, maka praktek ilegal seperti pemberlakuan pajak yang tidak adil dan pemberian hak istimewa. Jumlah keseluruhan pungutan pajak untuk orang Belanda berbanding terbalik dengan pungutan untuk orang Cina. Pelayanan dan perlakuan khusus serta pengekangan-pengekangan mengakibatkan pedagang-pedagang asing non-Cina enggan berkunjung ke pelabuhan Tuban (Irawan Djoko Nugroho, Majapahit Peradaban Maritim : 240-242).

 

[1]Tome Pires menyebutnya berco; meriam pendek dengan ukuran nya jauh lebih kecil dibandingkan bom sedangkan Pramoedya Ananta Toer mengambil nama cetbang.

[2] Keterangan itu tertulis sebagai berikut yan hana rajakaryya palawang makadi nika  tan hanan nlewata.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here