Kiprah Moh. Natsir yang kontroversial terbentuk dari penafsiran rezim kekuasaan. Setiap penulis biografi berada dalam pengaruh kekuasaan dan kebudayaan rezim. Biografi adalah penulisan sejarah yang paling rentan terhadap subjektivitas, sekalipun itu berlaku pada Waluyo, sejarawan yang menulis buku, Dari Pemberontak Menjadi Pahlawan Nasional : Mohammad Natsir dan Perjuangan Politik Indonesia.

Baca juga : Senyuman Untuk Kaisar Jepang

Terlepas statusnya sebagai dosen Universitas Gajah Mada maupun asal muasal buku yang diambil dari skripsinya, tetap saja Waluyo menulis biografi Moh. Natsir berdasarkan jiwa jamannya (zeitgeist). Ia menulis biografi Moh. Natsir pada era reformasi, yang mana rezim baru sedang membangun stabilitas politik dan mewujudkan cita-cita keberagaman dengan mengangkat tokoh-tokoh berpengaruh yang mampu mewakili identitas tertentu.

Penulisan biografi Moh. Natsir bakalan menjadi polemik lagi apabila berganti rezim. Selain itu, status pemberontak dan pahlawan yang ditafsirkan oleh rezim penguasa menyisakan banyak pertanyaan seputar tokoh-tokoh kontroversial lainnya seperti Tan Malaka, Abdul Qahhar Mudzakkar dan lain sebagainnya. Pengangkatan tokoh pahlawan berlandasan politik mengantarkan Indonesia menjadi negara dengan pahlawan terbanyak di dunia (baca juga review Kebudayaan dan Kekuasaan di Indonesia; Kebijakan Budaya Selama Abad ke-20 hingga Era Reformasi untuk pemahaman lebih lanjut).

Baca juga : Ohannes Kurkdjian dan Sisi Gelap Industri Foto di Hindia Belanda

“7 November 2008, Mohammad Natsir secara resmi menjadi pahlawan nasional. Sosok Mohammad Natsir hampir menghilang dalam memori kolektif bangsa, padahal ia memegang memegang peran penting perjuangan politik di Indonesia. Mohammad Natsir sebagai tokoh yang menjunjung kesantunan berpolitik tentu bisa menjadi pembelajaran maupun teladan,” tulis Waluyo.

Namun, bangsa ini sempat mendurhakainya dengan mengutuknya sebagai pemberontak tanpa upaya mengklarifikasi ataupun mengetahui lebih lanjut alasan dan motif keterlibatannya dalam gerakan perlawanan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Menelusuri akar pemikiran Mohammad Natsir sebaiknya meninjau ulang perjalanan sejarah yang telah ia tempuh. Pemikiran paling dominan dan berakar kuat pasti berasal dari pendidikan keluarga dan lingkungannya.

Sejak masa kanak-kanak mempunyai pengaruh besar dalam karakter seseorang. Kehidupan masa kecil Mohammad Natsir mengikuti adat masyarakat Minangkabau dengan bermalam di Surau bersama kawan sebayanya. Kebiasaan merantau masyarakat Minang melahirkan budaya yang menginisiasi anak-anak berusia sekitar delapan tahun untuk memberanikan diri keluar dari zona nyaman.

Mohammad Natsir berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya, Idris Sutan Saripado bekerja sebagai juru tulis di kantor pemerintahan Alahan Panjang sedangkan ibunya, Khadijah, melahirkannya pada tanggal 17 Juli 1908. Kampung halaman Mohammad Natsir merupakan daerah yang berperan penting dalam mengusung cita-cita pembaharuan Islam. Keluarga dan lingkungan religius masyarakat Minang bertanggung jawab atas terbentuknya pemikiran Mohammad Natsir kedepannya.

Baca juga : Mengubur Aliansi Maritim : Ekspansi Mataram ke Jawa Timur

Selain pendidikan agama, Mohammad Natsir juga mengenyam pendidikan formal di HIS Adabiyah lalu berpindah ke HIS Pemerintahan di Solok dan Madrasah Diniyah. Selanjutnya Mohammad Natsir berpindah sekali lagi ke HIS Pemerintahan di Padang dan tetap aktif mengikuti pelajaran keislaman dari Haji Abdullah Ahmad. Setelah lulus, Mohammad Natsir melanjutkan pendidikannya ke MULO di Padang dan bergabung dengan organisasi-organisasi pelajar dan kepemudaan seperti Jong Sumateranen Bond, Jong Islamieten Bond dan Kepanduan Natipij.

Organisasi-organisasi tersebut membuka cakrawala kebangsaan Mohammad Natsir sehingga keinginan untuk mengakhiri belajarnya dan bekerja sebagai Meester in de Rechten beralih memilih merantau ke Bandung. Ketika belajar di AMS, Mohammad Natsir sanggup menganalisis permasalahan pabrik gula kolonial yang di anggap menguntungkan rakyat. Ia berhasil menggugurkan anggapan tersebut dengan analisis tajam dan akurat.

Natsir pun semakin tertarik dengan masalah-masalah kebangsaan. Secara intens Natsir mengikuti setiap gerak-gerik politisi Cipto Mangunkusumo dan Agus Salim. Terlebih lagi kepala sekolah AMS, Van Bessem, sering meminjami buku-buku tentang pemikiran dan mengadakan diskusi antar kelas.

Baca juga : Bandar Pelabuhan Tuban Internasional : Riwayat Tuban Tempo Doeloe

Selama aktif belajar di AMS, seperti biasa Mohammad Natsir bergabung dengan organisasi berorientasi Islam yakni Persis dan Jong Islamieten Bond cabang Bandung. Setamat AMS, Natsir menolak tawaran pemerintah Belanda untuk melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Ekonomi di Rotterdam dan malah memilih mengikuti kursus guru diploma L.O. Pada tahun 1932, ia mendirikan Lembaga Pendidikan Islam yang terdiri dari sekolah Taman Kanak-Kanak, HIS, MULO dan sebuah sekolah guru. Tujuan Natsir ialah berupaya mengajarkan ilmu-ilmu sekuler tanpa menghiraukan pelajaran agama.

Bagi Natsir konsep pendidikan yang ideal ialah mempelajari rasionalitas inheren ilmu-ilmu modern yang didasarkan atas prinsip-prinsip Islam. Kendala utama Natsir dalam mengembangkan pendidikan Islam yaitu berkaitan dengan statusnya sebagai sekolah partikelir. Adapun bantuan dana, Natsir himpun dari tokoh-tokoh politik maupun pengusaha kaya seperti Haji Muhammad Yunus, Abdullah Afif, Ir.Ibrahim, Ir.Indracahya dan Rustam Effendi.

Natsir tampil sebagai muslim yang berupaya memperjuangkan gagasan bahwa Islam bukan sekedar sistem keagamaan tapi peradaban yang lengkap. Lingkungan keluarga Islami dan alam Minangkabau sebagai pusat pembaharuan mempengaruhi pemikiran-pemikiran Natsir. Ia juga mengikuti jejak Agus Salim sebagai pemikir Islam yang berusaha mengcounter pemahaman nasionalisme netral agama.

Ketika Soekarno dibuang ke pengasingan ide-ide dan pemikirannya memicu konflik berkepanjangan antara poros nasionalisme netral agama dan Islam.  Kali ini, lawan tandingan Soekarno adalah Natsir. Suatu artikel tulisan Natsir di majalah Pembela Islam menguraikan ikatan kebangsaan yang dipelopori oleh bukan organisasi-organisasi bercorak kedaerahan seperti Boedi Oetomo, Pasoedan, Jong Sumatranaen Bond dsb. Natsir menolak ta’asub atau fanatisme, prinsip cinta Tanah Air harus sejalan dengan keridhaan Tuhan.

Baca juga : Jejak Rasa Nusantara : Sejarah Makanan Indonesia

Natsir bersikukuh bahwa sudah sepantasnya Islam menjadi dasar negara dan pemimpinnya seharusnya seorang muslim taat. Menurut Natsir, negara adalah alat untuk merealisasikan syariat Islam. Serangkaian aturan hukum untuk umat manusia hanya bisa dilaksanakan dan ditaati apabila ada lembaga politik negara tersebut.

Setelah kemerdekaan, Mohammad Natsir mulai menceburkan diri dalam dunia politik dengan menerima amanat sebagai anggota KNIP (1946-1949). Karena Undang-Undang Dasar 1945 masih bersifat sementara, maka Natsir menangguhkan kemauannya untuk menyusun masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Peran Natsir semakin menonjol pada masa revolusi, ia aktif sebagai delegator perundingan dengan Belanda, meredam pemberontakan Kartosuwiryo dan menyatukan kembali Republik Indonesia melalui Mosi Integral Kabinet pada tahun 1950.

Berdasarkan UUD 1950, kabinet parlementer hanya mungkin terbentuk dengan koalisi partai. Soekarno menunjuk Natsir sebagai formatur untuk membentuk kabinet. Natsir menemui kesulitan untuk mengikutsertakan PNI yang termasuk partai besar. PNI menolak masuk kabinet buatan Natsir karena portofolio yang ditawarkan jumlahnya terlalu sedikit.

PNI menuntut untuk menduduki Departemen Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan karena dikhawatirkan kebijakan sistem pendidikan di sekolah-sekolah akan segera dipengaruhi Islam. PNI menyangka Natsir akan mempertimbangkan lagi tuntutannya. Namun justru sebalinya, Natsir menerima tantangan PNI dengan membuangnya. Natsir membentuk kabinet dengan Masyumi sebagai intinya, berkoalisi dengan beberapa partai kecil serta beberapa tokoh politik non-partai.

Baca juga : Kebudayaan dan Kekuasaan di Indonesia : Kebijakan Budaya Selama Abad ke-20 hingga Era Reformasi

Pada awal Oktober 1950, Natsir melaporkan susunan kabinet kepada Presiden Soekarno atas keberhasilannya ini sehingga Natsir memperoleh pujian sebagai tokoh yang teguh dalam pendirian.Natsir berkiprah secara konsisten dalam Masyumi dan menjabat sebagai pemimpin partai politik Islam terbesar dari tahun 1949 sampai 1958. Natsir adalah tokoh Islam modernis yang menghadapi tantangan berat terutama yang berasal dari realitas bahwa pemikirannya sering di anggap mendahuli zamannya. Konflik internal dalam tubuh Masyumi tidak terlepas dari dikotomi modernis dan tradisionalis dimana Natsir berada dalam posisi puncak. Pecahnya Masyumi dapat dipungkiri karena perbedaan visi kepemimpinan politik yang berurat akar dari latar belakang organisasi Islam sebelum dan sesudah kemerdekaan.

 

Daftar Pustaka

 

Asvi Warman Adam, Pabrikasi Pahlawan Nasional dalam buku Revolusi Tak Kunjung Selesai; Potret Indonesia Masa Kini. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2017.

Jones, Tod, Kebudayaan dan Kekuasaan di Indonesia; Kebijakan Budaya Selama Abad Ke-20 hingga Era Reformasi. Jakarta: Yayasan Obor, 2015.

Lukman Hakiem, M. Natsir Di Panggung Sejarah Republik. Jakarta: Penerbit Republika, 2008.

  1. Natsir, Capita Selecta 1. Jakarta: Yayasan Capita Selecta, 2008.
  2. Natsir, Capita Selecta 2. Jakarta: Yayasan Capita Selecta, 2008.

Waluyo, Dari Pemberontak Menjadi Pahlawan Nasional : Mohammad Natsir dan Perjuangan Politik Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2009.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here