Judul buku      : Minyak Bumi dalam Dinamika Politik dan Ekonomi Indonesia 1950-1960an

Penulis             : Purnawan Basundoro

Penerbit           : Airlangga University Press, Surabaya

Cetakan           : Oktober 2017

Tebal               : 141 halaman

Ketika Indonesia sedang berjuang menuntaskan divestasi saham Freeport, buku ini hadir membawa gelombang optimisme. Dengan mengulik sejarah minyak bumi, Purnawan Basundoro menebar harapan positif atas perjuangan bangsa Indonesia dalam mengambil alih kembali berbagai aset kepemilikan pertambangan.

Baca juga : Uang, Tuyul, dan Setan Gundul; Monetisasi di Jawa

            Melalui buku ini, Purnawan Basundoro secara otomatis menjawab dua tantangan untuk sejarawan Indonesia. Pertama, tantangan dari Thee Kian Wie, pakar ekonomi yang juga dikenal sebagai sejarawan kliometrik atau ekonometrik. Kedua, tantangan dari metodologi dan historiografi sejarah.  Dalam berbagai karya tulisnya, Thee Kian Wie berulangkali menyampaikan keluhannya terkait rendahnya minat para ahli ekonomi dan ahli sejarah dalam meneliti sejarah ekonomi. Purnawan Basundoro yang konsisten mengupas sejarah ekonomi-perkotaan telah mengobati rasa kecewa Thee Kian Wie, bahkan, sekaligus menjangkau ranah penulisan sejarah pertambangan nasional yang jarang tersentuh.

Baca juga : Mengubur Aliansi Maritim; Ekspansi Mataram ke Jawa Timur

Lebih jauh, Purnawan Basundoro berupaya menjungkirbalikkan keadaan, yang mana sebagai sejarawan ekonomi konvensional juga dapat menggunakan analisis dan teori ekonomi sebagaimana Thee Kian Wie. Purnawan Basundoro mengolah data kuantitatif yang acapkali dihindari sejarawan, dan disuguhkan dalam tabel sesuai dengan urutan kronologisnya.

Jika dibandingkan dengan buku bertema sejarah ekonomi lainnya, seperti Ekonomi Indonesia 1800-2010; Antara Drama dan Keajaiban Pertumbuhan, karya Purnawan Basundoro lebih renyah dibaca dan mudah dipahami. Akan tetapi, letak kejeniusannya tercermin dari bagaimana Purnawan Basundoro menggambarkan lika-liku sejarah minyak bumi di Indonesia, yang berada dalam persinggungan kepentingan antara perpolitikan dan perekonomian nasional.

Baca juga : Larangan Jilbab Masa Orde Baru

            Dengan piawai, Purnawan Basundoro membingkai persentuhan manusia dengan minyak bumi di Hindia Belanda, yang bermula dari penemuan tanpa sengaja oleh Aelko Zijlker pada tahun 1883, kemudian beranjak menuju kurun peperangan bersama tentara Jepang, dan berujung polemik nasional era rezim Orde Lama. Narasi sejarah minyak bumi terombang-ambing peperangan, negoisasi kepentingan dan berbagai anarki peralihan rezim.

Pasca Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 1945, proyek nasionalisasi perusahaan minyak bumi menemui banyak kendala, terutama terkait sumber daya manusia yang terbatas, sedangkan sumber daya alam yang hendak dikelola begitu melimpah. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.50 Tahun 1959 tentang penentuan perusahaan perindustrian atau pertambangan milik Belanda yang dinasionalisasikan, jumlah perusahaan yang dinasionalisasikan tertulis 161 buah berdasarkan keterangan terlampir. Akan tetapi, dari keseluruhan perusahaan perminyakan yang masuk dalam daftar, kenyataannya tidak ada satu pun perusahaan yang dinasionalisasikan (hlm.42).

Baca juga : Lingkaran Setan Perbudakan di Eropa

Disamping itu, Purnawan Basundoro menyoroti dua gejala yang dalam sistem pasar merupakan dua sisi mata uang, ketika jumlah barang yang ditawarkan sedikit maka harga akan melonjak naik (hlm.107). Ketika minyak bumi langka dan harganya melangit, warga tetap rela mengantre. Bahkan, antrean panjang kendaraan bermotor di berbagai pom bensin telah menjadi pemandangan yang umumnya terjadi pada masa Orde Lama.

Serangkaian peperangan yang brutal memporak-porandakan kantor perusahaan perminyakan, lokasi pertambangan beserta rumah-rumah karyawannya. Perusahaan-perusahan asing kembali ke Indonesia sembari menelan pil pahit kerugian yang kian parah, mengingat harus berhadapan dengan rezim penguasa baru. Perusahaan-perusahaan perminyakan yang menghendaki kontrak kerjasama sebagaimana pada masa pemerintahan kolonial Belanda, terpaksa menelan kembali pil pahit kekecewaan. Pemerintah Indonesia pada masa Orde Lama cenderung menerapkan aturan ketat yang mampu menekan eksploitasi sumber daya minyak bumi.

Sekitar 1950-an, pertambangan minyak bumi dikelola tiga perusahaan asing, Shell, Stanvac dan Caltex. Akan tetapi, sepak tejang ketiga perusahaan mengalami pasang surut yang terkadang terseok-seok arus pasar ekonomi. Di sisi lain, pemerintah Indonesia berani mengambil risiko dalam tarik ulur kepemilikan saham. Bahkan, pemerintah Indonesia pada masa Orde Lama bertindak tegas dalam membatasi berbagai proyek eksplorasi tiga perusahaan tersebut.

Tiga perusahaan perminyakan tersebut baru memperoleh izin mengeksplorasi dan mengadakan pengembangan baru dalam pertambangan minyak di Indonesia semenjak tahun 1963. Pertimbangan pemerintah Indonesia atas pemberian izin disebabkan aturan dinilai terlalu memberatkan bagi perusahaan, yang akhirnya juga berpengaruh terhadap kenaikan harga berbagai hasil olahan minyak bumi.

Sebelumnya, perusahaan Stanvac mengalami penurunan produksi minyak secara signifikan selama beberapa tahun, lapangan minyak di Sumatera Selatan habis masa konsesinya, dan perpanjangan konsesinya dihambat pemerintah (hlm.110). Sementara wilayah pertambangan perusahaan Shell di Kalimantan Timur dan Jawa Timur telah kehabisan minyak bumi yang dapat dipompa, bahkan sebelum batas konsesinya berakhir.

Akan tetapi, perusahaan Caltex memilih mengambil langkah aman dengan menyerahkan urusan negoisasi dengan pemerintah Indonesia kepada Stanvac dan Shell. Caltex cenderung tidak mentaati kebijakan-kebijakan yang diambil berdasarkan kesepakatan yang dibuat dengan pemerintah. Sekalipun pendirian sebuah kilang minyak secara periodik dibicarakan dengan pemerintah (hlm.111), Caltex tetap bisa mengeksploitasi minyak bumi untuk dijual ke luar negeri tanpa perlu mendirikan sebuah kilang minyak di dalam negeri.

Sekitar 1960-an, perusahaan Shell berhasil mengusai 60% distribusi minyak, sedangkan hampir 40% sisanya dikuasai oleh Stanvac. Seiring sejalan, perusahaan perminyakan Indonesia, Permina, berhasil menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing. Proses perundingan dan penyerahan saham Shell yang mengakhiri kejayaan perusahaan asing perminyakan di Indonesia justru terjadi ketika negeri ini berada ditengah kemelut politik.

Perjuangan negoisasi pemerintah Orde Lama yang berujung nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing perminyakan telah memberikan optimisme bagi masa depan Indonesia. Dan PT. Pertamina yang dulunya dikenal sebagai Permina, dapat menjadi simbol perjuangan bagi bangsa Indonesia untuk upaya nasionalisasi perusahaan asing pertambangan lainnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here