Senantiasa terdapat relasi antara kebudayaan dan kekuasaan di Indonesia. Seorang dosen dari departemen Perencanaan dan Geografi di Curtin University mengadakan penelitian komprehensif mengenai kebijakan perencanaan kebudayaan dan warisan budaya di Indonesia. Dalam uraian penelitiannya, Tod Jones menghadirkan interpretasi dari wacana kebudayaan yang termanifestasi pada kebijakan politik penguasa. Tod Jones menelusuri dari periode kolonial Belanda, kependudukan Jepang, Orde Lama, Orde Baru, hingga Era Reformasi.

Sejak C. Th. Van Deventer menulis artikel berjudul A Dept of Honour seolah-olah politisi Belanda tersebut bersimpati terhadap penduduk wilayah jajahan. Berdalih balas budi, berorientasi kebudayaan berkedok mencerdaskan, tentu bermula dari gagasan yang berurat akar pada tradisi kebudayaan Eropa (kepercayaan bahwa pendidikan adalah solusi utama). Mengutip argumen centil argumen centil sejarawan Merle Ricklef, Tod Jones juga menilai bahwa Politik Etis hanya menjewantahkan tanda-tanda sikap kooperatif yang lebih bertujuan untuk mengurangi kesadaran penjajah-terjajah daripada mencapai perubahan nyata nasib pribumi.

Yang menjadi pertanyaan, mengapa pemerintah kolonial Belanda tidak mengeluarkan kebijakan kebudayaan yang berorientasi mengikis diskriminasi ras?. Justru sebaliknya, pemerintah kolonial Belanda mereproduksi dan mengkristalisasi diskriminasi ras melalui pendidikan. Pendidikan adalah alat kebudayaan yang efektif terutama jika mata pelajaran yang disuguhkan adalah sejarah, antropologi, arkeologi dan sejenisnya yang bermuatan politis. Oleh karena itu, museum dan berbagai warisan bendawi juga berupaya dilestarikan bersama dengan wacana-wacana yang menyampaikan penjelasan bahwa terdapat perbedaan mencolok kebudayaan kulit putih dan kulit berwarna.

Sependapat dengan Tod Jones, Helena Djoto dalam artikel Reka Cipta Warisan Budaya Indonesia yang termuat dalam buku menarik berjudul Revolusi Tak Kunjung Selesai Potret Indonesia Masa Kini mengulas mengenai kekayaan bendawi Nusantara serta bagaimana pihak kolonial menggunakan kebijakan politiknya untuk membangun lembaga-lembaga konservasi.

Literasi.co

Kedatangan tentara Jepang menggusur Belanda dalam panggung sejarah Indonesia, kebijakan politik kebudayaan beralih orientasi menyesuaikan kebutuhan Jepang yaitu memenangkan peperangan Asia Timur Raya. Rekruitmen tentara dan mobilisasi massa menjadi strategi dan agenda umum penguasa Jepang (baca juga artikel sebelumnya Senyuman Untuk Kaisar) . Namun, kebijakan politik kebudayaan Jepang yang merupakan perpaduan reformasi ideologis dan tuntutan perang memberikan jalan keluar nantinya bagi kemerdekaan Indonesia secara de facto maupun de jure.

Tujuan jangka panjang dari propaganda Jepang ialah indoktrinasi mental dengan membumikan kembali budaya Timur yang tenggelam oleh kolonialisme yang menunggangi budaya Barat. Manifestasi kebijakan politik kebudayaan Jepang yang menjadi andalan ialah Sendenbu, Keimin Bunka Shidosho dan Poetra. Karena landasan bagi pondasi kemerdekaan yakni militer yang kuat dan politisi professional dapat terpenuhi. Selain itu, budaya disiplin militeristik dan kesadaran sebagai suatu bangsa menciptakan nasionalisme Indonesia.

 

Baca juga : Stigma Inlander : Pribumi Sumber Segala Epidemi

Baca juga : Kampoong Antara Huniaan dan Hinaan

Setelah kemerdekaan, kebijakan politik kebudayaan pun berubah seiring perubahan kekuasaan (baca juga artikel sebelumnya Menjalani Kehidupan Sekolah di Tiga Zaman). Tod Jones menggambarkan secara komprensif mengenai kebijakan masa pemerintahan Demokrasi Terpimpin terlihat jelas rakyat Indonesia masih memerlukan bimbingan dan pegangan sehingga tokoh nasionalis berkharisma yaitu Soekarno menjadi sosok paling menonjol.

Setiap kebijakan politik kebudayaan mengikuti intruksi Soekarno. Kepemimpinan dan kekuasaannya melampaui semestinya sehingga menyalahi pengertian demokrasi. Jiwa jaman (zeitgeist) dan euforia untuk membuang segala yang berbau kolonial berdampak pada penyelenggaraan berkali-kali Konferensi Kebudayaan. Era Demokrasi Terpimpin diwarnai dengan kebijakan berorientasi politik bernuasa kebudayaan yang mensosialisasikan demokrasi secara intens agar masyarakat dapat menjiwainya.

Semenjak tahun 1956, Dinas Kebudayaan dengan menterinya Prof. Prijono yang berhaluan kiri bersimpati pada kebudayaan-kebudayaan daerah untuk mendukung berkembangnya kebudayaan nasional. Setelah muncul Dekrit 5 Juli 1959, arah kebijakan politik kebudayaan berada pada kendali penuh Soekarno yang mengusung doktrin USDEK demi mengukuhkan identitas nasional. Iklim politik Indonesia yang berkecambuk akibat dari peralihan kekuasaan menandai awal era Orde Baru.

Rezim Soekarno beralih ke tangan jenderal Soeharto yang memimpin Indonesia secara otoriter. Sebagaimana mestinya, bergantinya rezim turut mengubah arah kebijakan politik termasuk kebijakan kebudayaan. Pemerintah Orde Baru meluncurkan strategi politik dan wacana luas yang mendukung konsep humanisme universal. Dukungan dan pengawasan ketat terhadap seni dan debat kebudayaaan nasional. Pemerintah Orde Baru terjun langsung menyetir praktik-praktik kebudayaan dalam skala mikro.

Wijaya Herlambang dalam buku Kekerasan Budaya Pasca 1965 menjelaskan secara detail bagaimana rezim Orde Baru terbentuk, tumbuh berkembang serta melegitimasi kekuasaan. Wijaya Herlambang juga menunjukkan bagimana orientasi humanisme universal dan konservasi atribut kebudayaan hanya kedok sekaligus alat dari pemerintahan Orde Baru untuk mengukuhkan kekuasaannya. Bagaimanapun Orde Baru secara sistematis memproduksi bermacam-macam produk kebudayaan.

Wacana paling populer dan melekat dalam memori rakyat Indonesia ialah stigma komunis. Tuduhan kejam dan keji terhadap lawan politik yang kuat yakni partai PKI membuahkan buntut panjang pertikaian ideologi, fisik dan wacana nasional. Yang menarik dari karya Tod Jones ialah pembahasan kebudayaan dan kekuasaan di Indonesia pada masa Orde Baru karena ia tidak terjebak dalam meantream analisis komunisme, partai PKI dan nasib simpatisannya.

Tod Jones membahas secara komprehensif relasi antara kekuasaan dan kebudayaan, mulai dari keterlibatan institusi kebudayaan, peran pemerintah hingga dampak-dampaknya. Adapun spasial, ruang lingkup dan temporal pembahasan cukup merata, sinergis, terpadu, terstruktur dan cukup kronologis. Teori-teori Foucoult sangat menyentuh berbagai aspek analisis-analisisnya apalagi menyangkut Orde Baru dan penguasanya Soeharto.

Untuk referensi pembanding bisa menggunakan karya Katharine E. McGregor yang berjudul Ketika Sejarah Berseragam; Membongkar Ideologi Militer Dalam Menyusun Sejarah Indonesia. Penafsiran sejarah yang seharusnya beragam di atur agar hanya menjawantahkan kebenaran tunggal. Melalui pendidikan sejarah, rezim Soeharto membenarkan tindakannya dan mengklaim dirinya sebagai pahlawan serta mendeklarasikan siapa musuh dan penjahat bangsa.

Mengacak historiografi Indonesia beserta klaim-klaim kebenaran melalui alat kebudayaan berupa tulisan-tulisan sejarah bertentangan dengan integritas sejarawan dan intelektual pendidik. Kebohongan dan dehumanisasi yang justru bertolak belakang dengan tujuan penulisan sejarah malah terlanjur terwariskan dalam memori kolektif masyarakat melalui lembaga institusi dan mata pelajaran sejarah. Cukup miris namun keefektifan strategi kebudayaan rezim Soeharto menunjukkan bagaimana perencanaan tersebut sangat matang terbukti dengan keterlibatan dosen sejarah sekaligus menteri pendidikan dan kebudayaan, Nugroho Notosusanto.

 

 

Daftar Pustaka

Herlambang, Wijaya. 2013. Kekerasan Budaya Pasca 1965. Tangerang: Margin Kiri.

Jones, Tod. 2015. Kebudayaan dan Kekuasaan di Indonesia; Kebijakan Budaya Selama Abad Ke-20 hingga Era Reformasi. Jakarta: Yayasan Obor.

McGregor, Katherine E. 2007. Ketika Sejarah Berseragam; Membongkar Ideologi Militer dalam Menyusun Sejarah Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Syarikat.

Remi Madinier (Peny.). 2017. Revolusi Tak Kunjung Selesai; Potret Indonesia Masa Kini. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here