Orde Baru berulangkali menggembar-gemborkan prestasi tingkat dunia dalam menangangi permasalah sosial-demografi. Akan tetapi, dibalik prestasi gemilang program progressif Gerakan Keluarga Berencana (KB) terdapat aib yang justru bertolak belakang. Orde Baru terpelosok dalam jurang masalah gizi buruk yang seharusnya penyelesaiannya sepaket dengan persoalan demografi lainnya. Korban gizi buruk berasal dari kalangan bayi, balita dan anak-anak yang rentan terserang penyakit.

Pasca kemerdekaan Indonesia mengalami darurat pemenuhan gizi yang puncaknya terjadi pada masa Orde Baru. Menurut Suwardjono Suryaningrat Indonesia mendapat peringkat pertama sebagai negara dengan jumlah kematian balita tertinggi. Apabila dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya, Indonesia masih menempati juara pertama bahkan menjadi simbol kegagalan negara berkembang dalam upaya pemenuhan gizi rakyatnya.

Sepanjang tahun 1954 sampai 1984, tingkat kematian balita di Indonesia tidak menunjukkan penurunan yang signifikan. Oleh karena itu, World Health Organisation (WHO) menawarkan kerjasama kepada pemerintahan Indonesia dalam menangani masalah ini melalui pertemuan internasional bersama sembilan negara lainnya yang meliputi India, Maladewa, Srilangka, Thailand, Nepal, Korea Utara, Bangladesh, Bhuton di Hotel Ambarukmo. Setelah konferensi itu, terjadi penurunan bertahap setiap tahunnya dari rata-rata 130/1.000 menjadi 70/1.000, bahkan pada tahun 2000 semakin menurun menjadi rata-rata 35/1.000 (Surabaya Post, “Kematian Balita di Indonesia”, 24 April 1984).

Provinsi Jawa Timur dapat menjadi studi kasus menarik. Memasuki paruh kedua tahun 1984, rata-rata sekitar 99 dari 1.000 balita meninggal dunia sebelum mengeyam ulang tahun pertamanya dengan prosentasi kematian 11/1000 balita. Kekurangan gizi mencapai 33%  sedangkan 3% di antaranya positif gizi buruk. Sumber daya manusia yang rendah dan kemiskinan menjadi biang keladi gizi buruk karena berdampak langsung pada perhatian orang tua kepada balita yang masih rendah. Kabupaten Probolinggo mencetak rekor tertinggi kategori kematian balita di Jawa Timur, menyusul kemudian kabupaten di pulau Madura dan Pasuruan (Surabaya Post, “Tinggi, Angka Kematian Balita dan Balita”, 17 April 1984).

Baca juga : Jepang Memang Kejam Tapi Tidak Selalu Kejam : Serpihan Surga di Era Neraka Matahari Terbit

Baca juga : Ohannes Kurkdjian dan Sisi Gelap Industri Foto di Hindia Belanda

 

Progam kesehatan terpadu pun diluncurkan di Jawa Timur yang melibatkan sepuluh kabupaten yang meliputi Ponorogo, Trenggalek, Pacitan, Kediri, Tulungagung, Bangkalan, Tuan, Pamengkasan, Sampang dan Malang. Progam yang menyisipkan misi KB ini mengajarkan cara memperhatikan kesehatan balita,  memberikan pelayanan gizi dan imunisasi serta mengadakan penyuluhan lingkungan higienis.

Sekitar 45,7% balita mengidap penyakit pencernaan, 18,6 % menderita infeksi saluran nafas serta 10,7% sistem saraf pusat terganggu. Namun, kematian balita tidak disebabkan langsung oleh penyakit saluran pencernaan melainkan cairan tubuh balita yang habis karena diare berkepanjangan. Selain itu, kolera juga menyerang balita meskipun penyebarannya dapat ditekan. Survei pada tahun 1980 memaparkan bahwa 40 dari 1.000 balita meninggal dunia (Surabaya Post, “Program Kesehatan Terpadu di 10 Kabupaten”, 17 April 1984).

Presiden Soeharto mengistruksikan kepada seluruh gubernur untuk mengoptimalkan fungsi Badan Perbaikan Gizi Daerah (BPGD) (Surabaya Post, “Aktifkan Fungsi Badan Perbaikan Gizi Daerah”, 12 April 1984).

Karena apresiasi dan sikap positif masyarakat dalam menyambut program pemenuhan gizi bagi balita serta ibu hamil dan menyusui, maka persoalan gizi buruk berangsur-angsur teratasi. Pemberian imunisasi terhadap balita secara bertahap sampai usia lima tahun turut membantu mensukseskan agenda nasional ini melalui upaya pencegahan dari penyakit tertentu. Selain itu, faktor pendukung lainnya ialah kesadaran masyarakat dan berkat kerja keras serta kontrol pemerintah Orde Baru yang menjangkau hingga sektor paling mikro (Surabaya Post, “Baru Lima Persen Rakyat Mengerti Gizi”, 17 April 1984).

Pemerintah Orde Baru menggunakan PKK sebagai alat sosialisasi yang begitu efektif dan efisien. PKK menyumbang kontribusi besar dalam mewujudkan masyarakat sadar gizi (Majalah Teman Wanita, “Kita Kudu Mbudidaya Ningkatake Pembinaan Bocah Balita” : 35).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here